Anak jalanan juga manusia…

Saat ini kita hampir selalu menemukan anak jalanan di ruang-ruang kota di Indonesia. Posisi mereka dimarjinalkan karena banyak peraturan daerah (Perda) yang mengatur ketertiban umum justru agak abai terhadap nilai unsur kemanusiaan yang seharusnya melekat dan menjadi salah satu persyaratan bagi sebuah Perda.  Untuk mengetahui nasib anak jalanan tersebut, berikut wawancara Jaleswari Pramodhawardani dengan Ferry Devi Johannes, Wakil Ketua 2 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI):

Bagaimana persoalan anak jalanan di Indonesia?

Masalah anak jalanan merupakan masalah yang ada di sekitar kita. Kita menemukan mereka hampir setiap saat di berbagai kota. Mereka menggunakan ruang publik (public space) untuk kepentingan masing-masing. Ada pengguna ruang publik yang secara khusus memakainya untuk kepentingan yang sudah diatur dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari.

Namun ada juga yang menggunakan ruang publik itu untuk kepentingan di luar aturan yang sudah ditetapkan secara normatif. Dalam kondisi seperti inilah banyak pihak menganggap kehadiran anak jalanan berada di luar konteks penggunaan ruang publik yang baik. Karena itu banyak pemerintah daerah (Pemda) mengeluarkan aturan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) terkait penyelenggaraan penertiban umum.  Konsep itu umumnya ditujukan untuk menertibkan pemakaian ruang publik, tapi tidak disertai dengan usaha untuk memberi peluang kepada para pengguna yang menyalahgunakan ruang publik itu agar mereka mendapatkan solusi yang terbaik.

Apakah anak jalanan ini dianggap sebagai pihak yang menyalahi penggunaan ruang publik?
Itulah yang selama ini menjadi kerisauan banyak kalangan yang peduli terhadap anak jalanan. Mereka seolah sampah masyarakat, dianggap warga yang tidak tertib yang harus digusur, digaruk bahkan ditangkap. Tetapi tidak sedikit juga kalangan lain yang berpendapat bahwa mereka harus dan pantas diperlakukan demikian.

Dari kondisi semacam ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai bahwa kita telah memberi stigma yang buruk terhadap kelompok warga masyarakat yang kebetulan berada di posisi yang tidak menguntungkan dalam kehidupan sehari-hari.

Mereka mengalami beban kehidupan yang cukup berat, sehingga akhirnya terdorong untuk turun ke jalan mencari nafkah ataupun melakukan kegiatan ekonomi. Dalam kondisi seperti ini kami berpendapat bahwa semua pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan ruang publik seharusnya menggunakan tata cara yang sifatnya sangat spesifik.

Jadi penggunaan ruang publik harus memiliki kaidah-kaidah, tidak sekadar keindahan dan ketertiban semata, betulkah?
Sangat benar. Jadi kalau kita sebutkan dalam bentuk pandangan konseptual ada kaidah normatif yang berlaku untuk menangani kasus-kasus dalam berbagai hal. Salah satunya kita sedang menyoroti kasus penggunaan ruang publik oleh orang-orang yang dinilai melanggar ketertiban. Padahal langkah yang diambil selama ini belum memenuhi kaidah yang kita anggap cukup normatif, yaitu setidak-tidaknya memenuhi tiga kriteria untuk mencari solusi dalam rangka penyelesaian masalah pengguna ruang publik yang tidak semestinya. Pertama, harus bersifat manusiawi artinya tindakan yang diambil harus memenuhi norma kemanusiaan. Kedua, orang yang menyalahgunakan ruang publik tadi bila ingin diminta untuk tidak menggunakannya, mereka juga harus diajak bicara. Kalau tidak, hanya sepihak. Ketiga, harus profesional, maksudnya, suatu tindakan yang diambil harus menyelesaikan masalah.

Apakah ada atau tidak satu kota yang dikatakan sebagai role model tentang hal-hal yang Anda paparkan tadi?
Sebelum ada KPAI, Kota Bandung pernah mencetuskan gagasan Bandung Raya bebas anak jalanan. Setidak-tidaknya pemikiran dalam cetusan tersebut terkait langsung dengan ketiga kriteria tadi walaupun mungkin tidak dinyatakan secara eksplisit saat melakukan pencanangan.
Ketika dicanangkan terpikir oleh banyak kalangan inilah saatnya anak-anak jalanan di Indonesia akan disentuh secara manusiawi, demokratis, dan bahkan penyelesaian yang profesional.

Lalu, bagaimana solusi untuk kehadiran anak jalanan?
Sekarang kita berada dalam kondisi ruang publik yang telah disalahgunakan untuk kepentingan di luar peruntukkannya. Jadi harus ditata. Menata kembali sangat banyak jalannya. Di antaranya, kita harus tetap berpegang pada tiga kriteria tadi. Jangan sampai kita melanggar norma kemanusiaan, jangan sampai kita tidak melakukannya secara demokratis. Jangan sampai kita melakukannya sembarangan, seadanya, sehingga terkesan tidak profesional.

Dalam kaitan dengan ketiga aspek tadi, saya ingin menjurus ke aspek profesional karena sifat yang manusiawi dapat dilakukan dengan membuat norma-norma yang cukup memihak kepada mereka yang salah menggunakan ruang publik. Sedangkan sifat demokratis dapat diangkat jika musyawarah dan mufakat itu selalu dipegang.

Berapa kira-kira jumlah anak jalanan?
Tidak banyak, di Indonesia hampir 100.000. Misalnya, di Semarang hanya sekitar 6.000 – 7.000 anak jalanan, Jakarta antara 11.000 – 14.000 anak jalanan. Waktu atau musim yang menentukan, seperti saat ini akan berdatangan anak dari luar daerah untuk mendapatkan kesempatan memperoleh rezeki.

Seberapa jauh KPAI memberikan perlindungan?
KPAI tidak dalam konteks melakukan kegiatan penanganan, hanya mengawasi. KPAI memantau dan melihat kelebihan, kekurangan atau bahkan solusi yang ditawarkan. Selama ini sudah banyak konsep diterapkan pemerintah maupun LSM. Umumnya konsep yang digunakan menjadi satu proses konseptualisasi ilmiah yang sudah sering dibicarakan diantara semua pihak. Mereka akhirnya menemukan konsep yang tidak jauh berbeda. Salah satu di antara konsep itu adalah rumah singgah, yang didesain menjadi tempat dimana anak dapat assesment, diberi layanan supaya kelak ia ke luar dari jalan.

Apakah itu salah satu solusinya?
Tidak, saya hanya mau menyebutkan selama ini sudah ada konsep itu. KPAI melihat bahwa konsep seperti itu bukan salah, tapi selama ini  penerapannya keluar dari konteks yang secara konseptual sudah didesain untuk sebuah rumah singgah.

Rumah singgah bukan solusi akhir, ia hanya dijadikan tempat untuk mulai anak datang, boleh bermain sesuka hati. Nah di situlah peran pekerja sosial. Pekerja sosial inilah yang seharusnya mulai melakukan assesment karena tidak ada resep yang sama untuk setiap anak jalanan yang ada.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: