Kisah Cicak dan Buaya

Oleh : Bersihar Lubis

Saya tak hendak berbicara tentang metaphor cicak dan buaya yang kini ramai heboh. Bukan tentang perseteruan KPK dan Polri yang berita media massa.

Tetapi sungguh-sungguh tentang perilaku kedua jenis hewan reptile itu, yang jangan-jangan juga telah menular kepada sebagian manusia, termasuk para pemegang kekuasaan, penegak hukum dan rakyat Inonesia. Bukan hendak memukul-rata.

Tapi jika hendak blak-blakan sesungguhnya seekor cicak tak sepenuhnya benar dianggap metaphor dari KPK. Meskipun organisasi dan personal KPK lebih kecil dibanding sturuktur Polri, tetapi kewenangan KPK tidaklah kecil. Tak heran jika KPK sempat dijuluki sebagai super body, karena misalnya bisa melakukan penyadapan telepon terhadap mereka yang dinilai terlibat kasus korupsi.

Kelebihan KPK, nyaris belum terdengar kasus yang ditanganinya terkena SP3, alias ditangguhkan. Malah siapa saja yang sudah ditangani KPK sudah pasti berujung di meja hijau.

Baiklah kita beralih meninggalkan kasus yang masih terus bergulir di media massa itu. Nah, kembali ke pokok soal, yang mengesankan dari cicak, ekornya meskipun sudah terpotong dari tubuhnya ternyata masih menggeliat-geliat. Si ekor bisa hidup meski tanpa tubuhnya.

Nah, gambaran si ekor itulah yang mencemaskan. Banyak orang yang merasa sangat bangga jika berhasil menangkap ekor cicak yang masih mengeliat-geliat seolah-olah masih hidup, sementara cicaknya sendiri lepas dan lalu lari serta merayap di tembok dan hilang ke dalam kesunyian dan kegelapan.

Kita tak menangkap akar atau substansi masalah. Tapi hanya permukaaan yang dengan demikian sudah pasti tak menyelesaikan masalah. Bahkan, cara-cara seperti ini cenderung melestarikan masalah. Ibarat sakit gigi yang dimakan hanya penghilang rasa sakit, dan bukannya obat penyakit gigi itu sendiri.

Cara berpikir seperti itu dengan sendirinya masuk ke dalam wilayah “kesalahan berpikir.” Ibarat pengobatan, jika diagnosanya salah maka sudah pasti pengobatannya pun salah dan tidak akan pernah menyembuhkan, kata para dokter.

Tak ada bedanya dengan kasus korupsi. Yang selalu riuh rendah kita lihat adalah penindakan kasus korupsi dengan cara melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan dan peradilannya saja. Pencegahan agar kasus korupsi tidak terjadi rasanya kurang bergairah dan antusias.

Mengapa seseorang korupsi, sudah pasti karena terbukanya peluang. Dalam teori klasik pun disebutkan bahwa setiap kejahatan selalu bermula dari niat dan peluang. Niat saja tanpa peluang tidak akan mungkin terjadi. Tapi jika peluang menganga lebar bahkan bisa membangkitkan niat yang meskipun pada mulanya tidak ada. Peluang yang terbuka menggoda siapa saja untuk melakukannya.

Jika demikian perkaranya menjadi praktis belaka. Tinggal menutup peluang dimaksud rapat-rapat melalui system penangkalan dan pencegahan. Tender sebuah proyek misalnya haruslah akuntabel, baik tentang syarat-syarat pemenang maupun pelaksanaannya.

Boleh saja penawarannya bersifat rahasia, tetapi ketika dibuka mestilah transparan, dan bila perlu dihadiri oleh pihak ketiga yang independen. Kontak langsung antara peserta tender dan pimpinan proyek ditabukan, yang dimungkinkan dengan penawaran melalui jasa komputerise yang elektronik. Ini salah satu contoh teraphy-nya.

Kencing Berlari

Kita tegaskan lagi, bahwa sebuah kekuasaan yang menyangkut proyek maupun dana pemerintah melalui APBN dan APBD harus akuntabel. Tak boleh ada negosiasi, dan transaksi yang berlangsung di bilik-bilik tertutup penuh rahasia. Kekuasaan tanpa control membuka peluang terjadinya abused of power, penyalah-gunaan kekuasaan, yang berujung dengan tindakan korupsi.

Kewenangan anggota DPR-DPRD dalam merumuskan berbagai proyek di APBN dan APBD hingga ke tingkat penentuan operasional, misalnya besarnya dana dan di mana lokasinya, sebetulnya sudah bagus. Setidaknya membuat para pimpinan proyek selalu terawasi. Yang menjadi soal, bagaimana jika sang wakil rakyat itu yang malah “bermain” dengan pimpinan proyek sekaligus dengan rekanan kontraktor atau pelaksana proyek di lapangan?

Siapa yang mengawasi dalam tingkat dini, sebelum proyek berjalan? BPK sendiri baru turun melakukan pemeriksaan atau audit justru setelah proyek berjalan, atau malah sudah selesai. Bukan tidak ada gunanya. Karena jika terjadi penyimpangan, maka BPK akan merilisnya dan kemudian bisa ditindak-lanjuti oleh DPR-DPRD, bahkan oleh Polri, kejaksaan dan KPK.

Tapi nasi sudah menjadi bubur. Artinya, tindak pidana korupsi telah terjadi. Padahal, yang lebih dibutuhkan adalah bagaimana supaya jangan sampai terjadi, yang diawali dengan pengawasan tingkat dini.

Siapa pula yang mengawasi kewenangan KPK, Polri dan kejaksaan? Memang sudah ada Komisi Kepolisian, DPR dan sebagainya. Bahkan BAP kepolisian pun bisa dikembalikan kejaksaan jika belum lengkap. Bisa pula dipraperadilankan. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pun bisa dibatalkan majelis hakim, baik melalui putusan sela maupun vonis akhir. Vonis di tingkat pertama pun bisa dikoreksi oleh peradilan banding dan kasasi.

Namun, lagi-lagi semua itu terjadi setelah sebuah kasus kejahatan, termasuk kasus korupsi ditangani oleh penegak hukum. Sementara tesis kita adalah, bagaimana mengawasi sebuah kasus korupsi supaya jangan sampai terjadi?

Reformasi birokrasi adalah salah satu solusinya, walaupun hal ini sudah kerap dikumandangkan, sementara hasilnya belum memadai. Kewenangan dan kekuasaan yang berada di tubuh birokrasi sering sekali menjadi sumber penyalah-gunaan kewenangan dan kekuasaan.

Mengurus KTP saja masih membuka kemungkinan adanya pungutan tak resmi. Jika tak datang dari petugas, kadang warga pun suka menempuh jalan pintas sehingga tinggal terima beres setelah menyisipkan sejumlah uang jasa. Hal itu dimungkinkan karena ada kontak langsung antara warga dan si petugas.

Hubungan manual berupa kontak langsung rasanya belum bisa dihilangkan 100% untuk segala urusan publik dengan pemerintahan. Mengharuskan segala urusan secara komputerise pun masih butuh proses panjang karena sekaligus juga menyangkut infrasturuktur dan keterampilan warga dan petugas birokrasi.

Tapi intinya sudah tertangkap. Bahwa mengurus Indonesia bukanlah dengan cara sibuk menangkap ekor cicak belaka, sementara cicaknya malah lari dan raib. Yang ditangani justru harus cicaknya, bukan ekornya. Bukan akibatnya, tetapi penyebabnya. Bukan buihnya, tapi alurnya. Bukan banjirnya, tetapi daerah hulu dan aliran sungai serta system riolering dan drainase kota. Dan sebagainya, tinggal dirumuskan saja.

Tak dilupakan sikap para “buaya” yang masih bercokol di pemerintahan, lembaga penegak hukum, DPR dan DPRD serta masyarakat, meskipun bukan sebuah generalisasi. Pepatah Melayu mengatakan, buaya muncul disangka mati, jangan percaya mulut lelaki, berani sumpah takut mati.

Jelaslah, diperlukan satunya kata dengan perbuatan. Khususnya pemimpin harus memberi contoh agar jadi panutan bawahan. Jika atasan kecing berdiri, bawahan akan kencing berlari. ***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: